ISLAM LIVE — Tubuh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) diguncang skandal terbesar sepanjang sejarah setelah mantan Kapolri berinisial LSP bersama dua perwira tinggi polisi resmi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden RI dan sejumlah tokoh publik. Kasus hukum ini membongkar praktik penyadapan ilegal bertahun-tahun yang diduga memiliki muatan politik tingkat tinggi.
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa operasi penangkapan para jenderal ini telah dilakukan sejak Minggu malam di kediaman seorang mantan pejabat Polri. Setelah melalui pemeriksaan awal oleh penyidik, terungkap bahwa tindakan penyadapan tidak hanya menyasar kepala negara, tetapi juga menyasar pejabat negara, ketua umum partai politik, hingga tokoh masyarakat.
“Ini merupakan kejahatan paling besar sepanjang sejarah Polri. Tidak terbayangkan seorang Kapolri aktif melakukan penyadapan terhadap presidennya sendiri,” ujar Mahfud MD dalam keterangannya.
Mahfud MD membeberkan dari informasi dan bocoran yang diperoleh, produk analisis hasil penyadapan ilegal tersebut diduga kuat dikirimkan secara berkala ke Solo.
Temuan ini memicu analisis mendalam mengenai adanya upaya terstruktur untuk mengganggu stabilitas pemerintahan.
“Produk final dari hasil penyadapan ini sampai ke Solo, sehingga arah pergerakan tokoh-tokoh yang disadap sudah dianalisis untuk dicari cara mengganggunya.
Jika pembuktian di persidangan memenuhi unsur pengkhianatan terhadap negara, tindakan tersebut bisa mengarah pada dugaan makar,” tegasnya.
Para tersangka saat ini dijerat dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta pasal-pasal dalam KUHP terkait pelanggaran hukum dan keamanan negara.
Pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri baru, Jenderal Pol. Suyudi, untuk membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum yang terlibat politik praktis maupun penyalahgunaan wewenang.
Sebagai langkah responsif, penanganan kasus ini diiringi gelombang mutasi besar-besaran yang melibatkan lebih dari 500 perwira Polri dalam rangka penataan ulang struktur organisasi.
Mahfud MD juga mengingatkan seluruh jajaran pejabat agar tidak semena-mena saat memegang kekuasaan. Menurutnya, penyalahgunaan wewenang pada akhirnya akan terungkap oleh proses hukum maupun koreksi alam.